High Risk Customer Adalah: 8 Kriteria dan 4 Golongan
High risk customer adalah nasabah yang, berdasarkan latar belakang, identitas, riwayat, atau hasil penilaian risiko bank, memiliki risiko tinggi terlibat pencucian uang atau pendanaan terorisme. POJK Nomor 8 Tahun 2023 memuat delapan kriteria penentunya, misalnya status PEP dan asal dari negara berisiko tinggi. Begitu nasabah masuk kategori ini, bank wajib menjalankan EDD, kemudian mencatatnya dalam daftar tersendiri.
Apa Itu High Risk Customer? Definisi Nasabah Berisiko Tinggi
Regulasi Indonesia memakai istilah “Nasabah Berisiko Tinggi” untuk high risk customer. Menurut Pasal 1 angka 15 POJK Nomor 8 Tahun 2023, Nasabah Berisiko Tinggi adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayat, dan/atau hasil penilaian risiko penyedia jasa keuangan memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Tiga singkatan itu merujuk ke pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, yakni tiga tindak pidana yang program APU PPT cegah.
Dua hal penting ada di definisi itu. Pertama, sumber penilaiannya bukan hanya identitas, tetapi juga hasil penilaian risiko yang bank sendiri jalankan. Kedua, labelnya menyatakan risiko, bukan kesalahan. Misalnya, seorang menteri yang membuka rekening adalah high risk customer karena statusnya PEP, padahal ia belum tentu melakukan apa pun yang salah.
Karena itu, status high risk customer bukan alasan menolak otomatis. Sebaliknya, statusnya adalah pemicu pemeriksaan lebih dalam dan pemantauan lebih ketat. Menurut Pasal 35 ayat (1) POJK yang sama, setiap penyedia jasa keuangan wajib punya sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan siapa yang masuk kriteria ini, baik calon nasabah, nasabah, walk in customer, maupun pemilik manfaat di balik rekening korporasi.
Delapan Kriteria High Risk Customer dalam Pasal 35 POJK 8/2023
Menurut Pasal 35 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023, kriteria berisiko tinggi memperhatikan delapan hal: latar belakang atau profil, produk berisiko tinggi, transaksi dengan pihak dari negara berisiko tinggi, transaksi yang tidak sesuai profil, status PEP, bidang usaha berisiko tinggi, negara asal atau domisili atau lokasi transaksi, dan dugaan keterkaitan dengan tindak pidana. Bahkan satu kriteria saja sudah cukup untuk menaikkan tingkat risiko.
Yang sering terlewat adalah sumber datanya. Setiap kriteria mengandalkan data yang berbeda, sedangkan sebagian baru muncul setelah rekening aktif. Karena itu, tabel berikut memetakan kriteria ke data yang bank periksa.
| Kriteria Pasal 35 ayat (2) | Data yang bank periksa | Kapan terlihat |
|---|---|---|
| a. Latar belakang atau profil | Pekerjaan, penghasilan, riwayat hubungan usaha, juga kecocokan dokumen identitas | Onboarding |
| b. Produk berisiko tinggi | Jenis produk yang nasabah minta, misalnya private banking atau transfer dana lintas negara | Onboarding, juga saat tambah produk |
| c. Transaksi dengan Negara Berisiko Tinggi | Negara lawan transaksi, terutama terhadap daftar FATF | Pemantauan transaksi |
| d. Transaksi tidak sesuai profil | Nominal serta frekuensi transaksi dibandingkan dengan profil penghasilan | Pemantauan transaksi |
| e. Kategori PEP | Hasil screening nama terhadap data PEP, termasuk keluarga dan pihak terkait | Onboarding, kemudian screening berkala |
| f. Bidang usaha berisiko tinggi | Kode usaha, izin, juga aktivitas nyata nasabah korporasi | Onboarding korporasi |
| g. Negara asal, domisili, atau lokasi transaksi | Kewarganegaraan, alamat, hingga lokasi perangkat saat transaksi | Onboarding, kemudian pemantauan |
| h. Dugaan tindak pidana | Kecocokan dengan DTTOT, daftar sanksi, juga laporan transaksi mencurigakan | Screening, kemudian pemantauan |
Namun, bobot tiap kriteria tidak POJK tetapkan. Menurut Pasal 35 ayat (4) POJK yang sama, penentuan tingkat risiko bergantung pada risiko yang bank ambil dan risiko yang bank toleransi. Jadi, bank digital yang melayani pekerja migran bisa memberi bobot berbeda pada kriteria negara dibanding bank korporasi. Kerangka untuk menyusun bobot itu ada di artikel kami tentang pendekatan berbasis risiko.
4 Golongan High Risk Customer untuk Bisnis
Dalam praktik, bank dan fintech menyederhanakan delapan kriteria itu menjadi empat golongan nasabah yang mudah praktisi kenali. Keempatnya berasal dari huruf a, e, g, dan f pada Pasal 35 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023. Contoh jabatan dan usaha di bawah ini lazim muncul di matriks risiko internal, tetapi bukan daftar resmi dari POJK.
1. Nasabah dengan pekerjaan atau jabatan berisiko tinggi
Golongan ini mencakup profesi yang punya akses ke dana publik, kewenangan perizinan, atau aliran dana pihak ketiga. Contohnya pegawai negeri sipil di posisi pengadaan, anggota TNI atau Polri, notaris, dan pengacara. Risikonya ada pada peluang menampung dana milik orang lain, bukan pada profesinya.
2. Politically exposed person (PEP) beserta keluarga dan pihak terkait
Menurut Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 8 Tahun 2023, PEP adalah orang yang memegang kewenangan untuk menjalankan fungsi penting, bukan jabatan tingkat menengah atau lebih rendah. Contohnya kepala negara, menteri, anggota DPR, hakim, dan pejabat eselon I. Golongan ini punya kewajiban paling berat, sedangkan yang membuat PEP berbeda adalah jangkauannya: status berisiko tingginya ikut melekat pada anggota keluarga sampai derajat kedua dan pihak terkait, sesuai Pasal 39 beserta penjelasannya. Rincian kriteria PEP asing, domestik, dan organisasi internasional sudah kami bahas terpisah.
3. Nasabah dari negara berisiko tinggi
Menurut Pasal 1 angka 16 POJK Nomor 8 Tahun 2023, Negara Berisiko Tinggi adalah negara atau teritori yang potensial menjadi tempat atau sarana tindak pidana asal, pencucian uang, pendanaan terorisme, atau proliferasi. Acuan utamanya yaitu daftar yang FATF publikasikan. Kriteria ini berlaku untuk kewarganegaraan, domisili, maupun lokasi transaksi, sehingga WNI yang tinggal dan bertransaksi dari negara tersebut tetap masuk golongan ini.
4. Nasabah dengan bidang usaha berisiko tinggi
Usaha dengan perputaran tunai besar atau asal dana yang sulit telusur masuk golongan terakhir. Contohnya money changer, jasa pengiriman uang, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan usaha kehutanan. Untuk nasabah korporasi, bank juga wajib menilai pemilik manfaatnya, karena risiko tinggi pada pemilik manfaat ikut menarik seluruh entitas ke kategori yang sama.
Cara Mengenali High Risk Customer di Onboarding dan Setelahnya
Bank mengenali high risk customer lewat dua pintu: saat onboarding dan saat pemantauan transaksi. Pertama, data identitas dan hasil screening menentukan skor awal. Kedua, perilaku transaksi bisa menaikkan skor nasabah yang semula berisiko rendah. Kedua pintu sama pentingnya, karena nasabah jarang mengaku berisiko tinggi di formulir.
Saat onboarding, pemeriksaan bermula dari tahapan CDD: identifikasi, verifikasi, lalu pengelompokan risiko. Pekerjaan di KTP, alamat, dan kewarganegaraan mengisi kriteria profil dan negara. Sementara itu, screening nama mengisi kriteria PEP dan dugaan tindak pidana. Untuk nasabah korporasi, kode bidang usaha serta struktur kepemilikan juga mengisi kriteria usaha.
Setelah rekening aktif, sistem pemantauan membandingkan transaksi dengan profil. Misalnya, seorang karyawan swasta dengan penghasilan tertulis setara upah minimum tiba-tiba menerima setoran tunai ratusan juta dari banyak pengirim. Transaksinya tidak sesuai profil, jadi kriteria huruf d terpenuhi walau identitasnya sah. Di titik ini, pengkinian data nasabah dan penilaian ulang risiko harus berjalan.
Contoh high risk customer di empat vertikal
- Bank digital: calon nasabah yang pekerjaannya “anggota DPRD” di KTP cocok dengan data PEP domestik saat screening. Jadi, kriteria huruf e terpenuhi sejak onboarding.
- Fintech lending: peminjam korporasi bergerak di jasa pengiriman uang, dengan pemilik manfaat berdomisili di negara dalam daftar FATF. Akibatnya, kriteria huruf f dan g terpenuhi sekaligus.
- Asuransi jiwa: pemegang polis membayar premi tunggal besar yang tidak sebanding dengan penghasilan di formulir. Di sini kriteria huruf b dan d terpenuhi sekaligus.
- Multifinance: nasabah melunasi pembiayaan kendaraan secara tunai sekaligus dalam minggu pertama, padahal profilnya pekerja harian. Kriteria huruf d terpenuhi, sehingga profilnya butuh penilaian ulang.
Kewajiban Bank terhadap High Risk Customer Menurut POJK 8/2023
Menurut Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2023, bank wajib menjalankan enhanced due diligence (EDD) terhadap setiap nasabah yang memenuhi kriteria berisiko tinggi. Singkatnya, EDD adalah CDD yang lebih mendalam, mencakup analisis sumber dana, sumber kekayaan, dan persetujuan pejabat senior. Langkah operasionalnya, dari eskalasi sampai pemantauan berkala, sudah kami uraikan di artikel prosedur EDD di bank.
Kewajiban lain kemudian menyusul setelah EDD. Menurut Pasal 40 POJK yang sama, bank wajib menyusun daftar tersendiri yang memuat semua nasabah berisiko tinggi. Untuk PEP, Pasal 37 ayat (1) mewajibkan penunjukan pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha, persetujuan pejabat senior sebelum rekening terbuka, EDD berkala, dan pemantauan lebih ketat.
Terakhir, ada satu kewajiban tambahan untuk nasabah dari negara berisiko tinggi. Menurut Pasal 41 POJK Nomor 8 Tahun 2023, bank wajib menerapkan langkah pencegahan (countermeasures) yang proporsional, mengikuti publikasi FATF, dan meminta konfirmasi ke otoritas terkait. Semua kewajiban ini menjadi bagian dari program APU PPT yang pemeriksa OJK uji saat audit.
Peran Verifikasi Identitas dan Screening dalam Mengenali High Risk Customer
Tiga dari delapan kriteria Pasal 35 bergantung pada kualitas data identitas: profil, negara, dan status PEP. Kalau data pekerjaan atau alamat salah sejak awal, penilaian risikonya tentunya ikut salah. Karena itu, pengenalan high risk customer bermula dari identitas yang terverifikasi, bukan dari formulir yang nasabah isi sendiri.
Verihubs menangani dua lapis pertama, yaitu identitas dan screening. Lapis identitas memakai pencocokan wajah dengan data kependudukan, sehingga pekerjaan, alamat, dan kewarganegaraan di KTP cocok dengan orang yang mendaftar. Lapis screening memakai screening nama terhadap daftar pantau lokal dan global, dengan input nama, tanggal lahir, dan negara, lalu mengembalikan nilai risiko saat ada kecocokan. Cek ulang juga bisa berjalan kapan saja untuk screening berkala.
Meski begitu, batasnya perlu jelas. Screening memberi sinyal kecocokan, bukan keputusan akhir. Analis compliance tetap memverifikasi apakah kecocokan itu orang yang sama, dan pejabat senior tetap memutuskan hubungan usaha. Kriteria transaksi (huruf c dan d) juga tetap butuh sistem pemantauan transaksi yang terpisah dari verifikasi identitas.
Pertanyaan Umum tentang High Risk Customer
Apa itu high risk customer?
- High risk customer adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayat, atau hasil penilaian risiko bank memiliki risiko tinggi terlibat pencucian uang, pendanaan terorisme, atau pendanaan proliferasi. Definisi resminya ada di Pasal 1 angka 15 POJK Nomor 8 Tahun 2023, yakni dengan istilah Nasabah Berisiko Tinggi.
Apa saja 4 kriteria nasabah berisiko tinggi?
- Empat golongan yang praktisi pakai adalah nasabah dengan pekerjaan atau jabatan berisiko tinggi, PEP beserta keluarga dan pihak terkait, nasabah dari negara berisiko tinggi, dan nasabah dengan bidang usaha berisiko tinggi. Menurut Pasal 35 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023, kriteria lengkapnya ada delapan, termasuk produk berisiko tinggi, transaksi tidak sesuai profil, dan dugaan tindak pidana.
Apabila nasabah dikategorikan sebagai high risk customer, langkah yang harus dilakukan adalah?
- Langkah pertama adalah EDD, karena Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2023 mewajibkannya untuk setiap nasabah berisiko tinggi. Setelah itu, bank mencatat nasabah dalam daftar tersendiri sesuai Pasal 40, lalu meminta persetujuan pejabat senior bila nasabahnya PEP. Urutan langkah, dokumen, dan contoh kasusnya ada di artikel prosedur EDD di bank.
Apakah high risk customer harus ditolak?
- Tidak, karena status berisiko tinggi mewajibkan EDD dan pemantauan lebih ketat, bukan penolakan otomatis. Bank baru wajib menolak kalau CDD atau EDD tidak bisa selesai, misalnya nasabah menolak memberi informasi sumber dana. Keputusan meneruskan atau menghentikan hubungan usaha ada pada pejabat senior.
High Risk Customer Adalah Profil Risiko, Bukan Vonis
Label high risk customer menjelaskan seberapa dalam bank harus memeriksa, bukan apakah nasabah bersalah. Delapan kriteria Pasal 35 memberi bank daftar periksa, sedangkan bobot dan ambangnya bank tentukan sendiri sesuai toleransi risiko. Bank yang menandai terlalu banyak nasabah akan menenggelamkan tim compliance dalam EDD; bank yang menandai terlalu sedikit akan kalah saat pemeriksaan OJK.
Jalan tengahnya tentunya ada pada data yang benar sejak onboarding. Identitas yang terverifikasi dan screening yang berjalan berkala membuat empat golongan di atas terlihat lebih awal, sebelum transaksinya bermasalah. Diskusikan alur penilaian risiko nasabah Anda dengan tim Verihubs untuk melihat bagaimana verifikasi identitas dan watchlist screening masuk ke proses CDD yang sudah berjalan.
