Prosedur EDD di Bank: Langkah, Dokumen, dan Contoh
Prosedur EDD di bank berjalan dalam lima langkah: eskalasi nasabah berisiko tinggi, pengumpulan informasi tambahan, verifikasi dan screening ulang, keputusan pejabat senior, lalu pemantauan lebih ketat. Menurut POJK Nomor 8 Tahun 2023, bank wajib menganalisis sumber dana dan sumber kekayaan nasabah, dan pejabat senior yang memutuskan apakah hubungan usaha boleh berjalan.
Kapan Prosedur EDD Berjalan: Delapan Kriteria Pasal 35
Prosedur EDD berjalan begitu sistem manajemen risiko bank menandai calon nasabah, nasabah, WIC, atau pemilik manfaat sebagai berisiko tinggi. Menurut Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2023, penandaan itu langsung memicu kewajiban EDD. Jadi pemicunya adalah hasil penilaian risiko, bukan jenis produk atau nominal transaksi.
Kriteria berisiko tinggi ada di Pasal 35 ayat (2) POJK yang sama, sedangkan bobotnya bank tetapkan sesuai risiko yang bank toleransi. Karena itu, dua bank bisa mengeskalasi nasabah yang sama dengan hasil berbeda. Tabel berikut merangkum delapan kriteria itu, lengkap dengan sinyal yang biasanya tim risk lihat di lapangan.
| Kriteria Pasal 35 ayat (2) | Sinyal di lapangan |
|---|---|
| Latar belakang atau profil | Pekerjaan, riwayat, atau identitas yang tidak konsisten dengan data lain |
| Produk berisiko tinggi | Produk yang mudah menjadi sarana pencucian uang, misalnya private banking |
| Transaksi dengan Negara Berisiko Tinggi | Lawan transaksi berada di negara dalam daftar FATF |
| Transaksi tidak sesuai profil | Setoran jauh di atas penghasilan yang tercatat |
| Kategori PEP | Nasabah atau pemilik manfaat memegang fungsi penting |
| Bidang usaha berisiko tinggi | Usaha padat tunai, money changer, atau perdagangan logam mulia |
| Negara asal, domisili, atau lokasi transaksi | Alamat atau IP transaksi di Negara Berisiko Tinggi |
| Dugaan tindak pidana | Transaksi yang mengarah ke TPPU, TPPT, atau PPSPM |
Dua kriteria sering luput. Pertama, status PEP pada pemilik manfaat ikut memicu EDD, sesuai Pasal 32 ayat (4). Kedua, kalau tingkat risiko nasabah dan pemilik manfaatnya berbeda, Pasal 32 ayat (5) mewajibkan bank memakai tingkat yang lebih tinggi. Untuk kerangka tahapan CDD dan bedanya dengan EDD, pembaca bisa merujuk artikel pilar kami. Sementara itu, golongan kriteria high risk customer sudah kami bahas terpisah.
Lima Langkah Prosedur EDD di Bank
POJK Nomor 8 Tahun 2023 merinci isi EDD paling jelas untuk PEP di Pasal 37, sehingga bank lazim memakai komponen yang sama untuk kategori berisiko tinggi lain. Lima langkah berikut menyusun komponen itu menjadi alur kerja yang bisa tim compliance ikuti.
Langkah 1: Eskalasi dan Penunjukan Pejabat Senior
Begitu nasabah masuk kriteria berisiko tinggi, bank mencatatnya dalam daftar tersendiri, sesuai Pasal 40 POJK Nomor 8 Tahun 2023. Setelah itu, bank menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha tersebut, sebagaimana Pasal 37 ayat (1) huruf b. Siapa yang layak jadi pejabat senior? Penjelasan Pasal 17 POJK yang sama menyebut pejabat eksekutif yang paham APU PPT, misalnya setingkat kepala divisi di kantor pusat atau pimpinan kantor cabang.
Kesalahan paling umum terjadi di sini. Banyak bank menyerahkan eskalasi ke petugas front office yang juga menjalankan CDD, sehingga tidak ada pemisahan fungsi. Padahal pejabat senior justru harus menilai berkas dari luar proses akuisisi.
Langkah 2: Pengumpulan Informasi Tambahan
Pada tahap ini bank menggali informasi yang CDD biasa tidak minta secara mendalam. Pasal 37 ayat (1) huruf d POJK Nomor 8 Tahun 2023 menyebut tiga objek analisis minimum: informasi nasabah atau pemilik manfaat, sumber dana, dan sumber kekayaan. Untuk nasabah korporasi, bank juga menelusuri struktur kepemilikan sampai menemukan pemilik manfaat yang sebenarnya, bukan berhenti di pengurus yang menandatangani formulir.
Analis biasanya meminta penjelasan tertulis dari nasabah, lalu membandingkannya dengan dokumen pendukung. Kalau nasabah menolak memberi penjelasan, penolakan itu sendiri menjadi temuan yang masuk berkas. Bahkan jeda waktu yang terlalu lama sebelum dokumen datang juga layak tercatat.
Langkah 3: Verifikasi dan Screening Ulang
Informasi tambahan tidak berguna tanpa verifikasi. Karena itu, bank memverifikasi ulang identitas nasabah dan pemilik manfaat, kemudian menjalankan screening PEP, daftar sanksi, dan daftar terduga teroris terhadap nama yang baru muncul dari struktur kepemilikan. Untuk nasabah dari Negara Berisiko Tinggi versi FATF, Pasal 41 POJK Nomor 8 Tahun 2023 menambahkan langkah pencegahan yang harus bank konfirmasi ke otoritas terkait.
Verifikasi di tahap ini juga menjangkau keluarga dan pihak terkait PEP. Menurut Penjelasan Pasal 39 POJK yang sama, anggota keluarga sampai derajat kedua ikut tunduk pada perlakuan berisiko tinggi. Begitu juga pihak dekat seperti asisten pribadi atau perusahaan yang PEP kelola.
Langkah 4: Keputusan Pejabat Senior
Pejabat senior memutuskan tiga hal: menerima, menolak, atau menghentikan hubungan usaha. Kewenangan itu tertulis di Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023, juga berlaku untuk seluruh nasabah berisiko tinggi, bukan hanya PEP. Keputusan wajib tertulis, lengkap dengan alasan dan tanggal, karena berkas inilah yang pemeriksa OJK baca pertama kali.
Kalau bank menolak, prosesnya tidak berhenti begitu saja. Pasal 49 ayat (2) POJK yang sama mewajibkan bank tetap menyelesaikan identifikasi dan verifikasi, lalu melaporkan nasabah itu ke PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan menurut ayat (5). Bahkan penutupan hubungan usaha harus bank beritahukan secara tertulis kepada nasabah, sesuai Pasal 50.
Langkah 5: Pemantauan Lebih Ketat dan EDD Berkala
EDD bukan pemeriksaan sekali jalan. Pasal 37 ayat (1) huruf e POJK Nomor 8 Tahun 2023 menuntut pemantauan yang lebih ketat, sedangkan huruf d menuntut EDD berkala. Dalam praktik, bank menaikkan frekuensi tinjauan profil, menurunkan ambang alert transaksi, dan menjalankan pengkinian data nasabah lebih sering daripada nasabah biasa.
Ketika transaksi menyimpang dari profil, Pasal 52 ayat (2) POJK yang sama membolehkan bank meminta penjelasan nasabah, dengan tetap menjaga ketentuan anti tipping-off. Jika penjelasannya tidak meyakinkan, ayat (4) mewajibkan laporan ke PPATK.
Sumber Dana dan Sumber Kekayaan dalam Prosedur EDD
Sumber dana menjawab dari mana uang untuk transaksi atau rekening ini berasal, sedangkan sumber kekayaan menjawab dari mana seluruh harta nasabah terbentuk. Pembedaan ini mengikuti panduan FATF tentang PEP tahun 2013, lalu POJK Nomor 8 Tahun 2023 menjadikan keduanya objek analisis EDD di Pasal 37. Keduanya harus bank buktikan, bukan sekadar bank tanyakan.
| Aspek | Sumber dana | Sumber kekayaan |
|---|---|---|
| Pertanyaan inti | Dari mana dana setoran atau transaksi ini? | Bagaimana total harta nasabah terbentuk? |
| Cakupan | Satu transaksi atau satu rekening | Seluruh kekayaan sepanjang hidup |
| Bukti umum | Mutasi rekening, slip gaji, akta jual beli, bukti pencairan | SPT tahunan, laporan keuangan usaha, dokumen warisan, portofolio investasi |
| Red flag | Dana masuk dari pihak ketiga tanpa hubungan jelas | Nilai harta jauh melampaui penghasilan resmi |
Ambil contoh seorang kepala dinas yang menyetor dana besar ke rekening prioritas. Slip gaji membuktikan sumber dana setoran bulanan, tetapi tidak menjelaskan aset senilai puluhan kali penghasilan tahunannya. Di titik itulah analisis sumber kekayaan menentukan keputusan, sehingga dokumen yang nasabah serahkan harus menjawab selisihnya.
Dokumen dan Form EDD yang Bank Minta
Form EDD adalah lembar kerja analis, bukan formulir untuk nasabah isi sendiri. Isinya mengikat ke tiga rujukan POJK Nomor 8 Tahun 2023. Pertama, data identitas di Pasal 25 ayat (1). Kedua, data pemilik manfaat di Pasal 33 ayat (3). Ketiga, tiga objek analisis EDD di Pasal 37. Berkas yang rapi biasanya memuat komponen berikut.
- Ringkasan pemicu. Kriteria Pasal 35 mana yang terpenuhi, beserta skor risiko dan tanggal eskalasi.
- Identitas terverifikasi. Nasabah dan pemilik manfaat, termasuk hasil pencocokan wajah dan data kependudukan.
- Hasil screening. Kecocokan PEP, sanksi, dan daftar terduga teroris, serta cara analis menutup setiap kecocokan.
- Bukti sumber dana. Mutasi rekening, slip gaji, atau akta transaksi yang relevan.
- Bukti sumber kekayaan. SPT tahunan, laporan keuangan usaha, atau akta waris.
- Hubungan hukum. Surat kuasa atau perjanjian antara nasabah dan pemilik manfaat, sesuai Pasal 33 ayat (3) huruf d.
- Keputusan pejabat senior. Nama, jabatan, tanggal, keputusan, dan alasannya.
- Rencana pemantauan. Frekuensi tinjauan dan pemicu tinjauan ulang.
Untuk korporasi, dokumen bertambah: akta pendirian, susunan pengurus, dan struktur kepemilikan sampai orang perseorangan. Kalau tidak ada pemilik manfaat yang teridentifikasi, Pasal 33 ayat (8) POJK yang sama bahkan mewajibkan bank mengidentifikasi anggota direksi.
Contoh Prosedur EDD di Tiga Vertikal
Tiga skenario berikut menunjukkan bahwa langkahnya sama, namun titik beratnya berbeda per vertikal.
Bank digital: calon nasabah PEP domestik
Seorang bupati membuka rekening lewat aplikasi. Screening menandai status PEP, sehingga onboarding berhenti di antrean analis. Analis kemudian meminta SPT dan penjelasan sumber kekayaan. Setelah berkas lengkap, pejabat senior kantor pusat menyetujui pembukaan rekening dengan syarat tinjauan setiap enam bulan. Karena Pasal 38 POJK Nomor 8 Tahun 2023 mengaitkan PEP domestik dengan risiko yang lebih tinggi, bank menerapkan Pasal 37 secara penuh.
Fintech lending: peminjam korporasi dengan pemilik manfaat di luar negeri
Sebuah PT mengajukan fasilitas, dan penelusuran kepemilikan berujung pada perseorangan di negara dalam daftar FATF. Pasal 41 POJK yang sama mewajibkan EDD plus langkah pencegahan, jadi tim risk mengonfirmasi ke otoritas dan meminta bukti sumber dana dari entitas luar negeri itu. Pejabat senior menolak karena bukti tidak kunjung lengkap, lalu tim melaporkannya ke PPATK sesuai Pasal 49.
Asuransi jiwa: penerima manfaat berisiko tinggi
Saat klaim cair, perusahaan asuransi menemukan penerima manfaat polis adalah pihak dari bidang usaha berisiko tinggi. Pasal 43 POJK Nomor 8 Tahun 2023 mewajibkan EDD terhadap penerima manfaat, termasuk identifikasi pemilik manfaatnya, sebelum pembayaran. Akibatnya, pejabat senior menunda pembayaran sampai dokumen lengkap.
Kesalahan Umum Prosedur EDD yang Pemeriksa Temukan
Empat kesalahan berikut berulang di banyak pemeriksaan, padahal semuanya soal proses, bukan teknologi.
- Sumber dana hanya jadi pertanyaan lisan. Jawaban nasabah masuk formulir tanpa dokumen pendukung, sehingga analisis Pasal 37 tidak terbukti.
- Pejabat senior salah level. Persetujuan datang dari supervisor cabang yang tidak memenuhi definisi Penjelasan Pasal 17.
- EDD sekali jalan. Tidak ada jadwal EDD berkala, sehingga perubahan status nasabah luput.
- Menolak tanpa menuntaskan. Bank menutup hubungan usaha tetapi tidak menyelesaikan identifikasi dan tidak melapor ke PPATK, padahal Pasal 49 mewajibkan keduanya.
Yang sering terlewat adalah jejak. Pemeriksa tidak menilai apakah bank curiga. Mereka menilai apakah kecurigaan itu terdokumentasi sampai keputusan.
Cara Teknologi Mempercepat Prosedur EDD
Teknologi memangkas bagian prosedur EDD yang berulang, yaitu verifikasi identitas dan screening daftar, supaya analis bisa fokus pada analisis sumber dana dan keputusan. Verihubs menyediakan screening PEP, sanksi, dan daftar pantau lokal maupun global dari nama, tempat dan tanggal lahir, serta negara nasabah, lengkap dengan nilai risiko dan pemeriksaan ulang kapan saja. Untuk langkah verifikasi, verifikasi identitas berbasis data kependudukan dan pencocokan wajah memastikan orang yang mengajukan memang pemilik identitas itu.
Batasnya perlu jujur. Hasil screening hanya sinyal kecocokan, sehingga putusan tetap di tangan analis yang menutup setiap kecocokan secara manual. Verifikasi identitas membuktikan siapa nasabahnya, tetapi tidak membuktikan asal dananya. Karena itu, penelusuran pemberitaan negatif dan analisis sumber kekayaan tetap pekerjaan analis, dengan dukungan pendekatan berbasis risiko yang bank tetapkan sendiri.
Pertanyaan Umum tentang Prosedur EDD
Apabila nasabah dikategorikan sebagai high risk customer, langkah yang harus dilakukan adalah?
- Bank wajib menjalankan EDD menurut Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2023: mencatat nasabah di daftar berisiko tinggi, menunjuk pejabat senior, menganalisis sumber dana dan sumber kekayaan, lalu meminta keputusan pejabat senior dan memantau lebih ketat.
Apa isi form EDD?
- Form EDD memuat ringkasan pemicu, identitas terverifikasi, hasil screening, bukti sumber dana, bukti sumber kekayaan, hubungan hukum dengan pemilik manfaat, keputusan pejabat senior, dan rencana pemantauan. Form ini lembar kerja analis, bukan formulir untuk nasabah.
Apa perbedaan sumber dana dan sumber kekayaan?
- Sumber dana adalah asal uang untuk satu transaksi atau rekening, misalnya gaji atau hasil penjualan aset. Sumber kekayaan adalah asal seluruh harta nasabah, misalnya usaha, warisan, atau investasi. Prosedur EDD menuntut bukti untuk keduanya.
Siapa yang berwenang menyetujui hasil EDD?
- Pejabat senior yang bank tunjuk, menurut Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023. Penjelasan Pasal 17 mencontohkan pejabat setingkat kepala divisi di kantor pusat atau pimpinan kantor cabang yang paham APU PPT.
Apakah prosedur EDD bisa berjalan di onboarding digital?
- Bisa. Verifikasi identitas dan screening berjalan otomatis saat pendaftaran, lalu kasus berisiko tinggi masuk antrean analis untuk analisis sumber dana dan keputusan pejabat senior. Yang berubah hanya kanalnya, bukan kewajibannya.
Prosedur EDD Lolos Pemeriksaan Kalau Jejaknya Utuh
Ukuran prosedur EDD yang baik adalah jejak keputusan yang utuh, bukan tebalnya berkas. Pemicu tercatat, bukti sumber dana dan sumber kekayaan terlampir, pejabat senior menandatangani, lalu pemantauan punya jadwal. Bank yang menganggap EDD sekadar lembar tambahan akan lambat sekaligus tetap rentan. Sebaliknya, bank yang menjalankannya sebagai alur keputusan bisa melayani nasabah berisiko tinggi tanpa mengorbankan kepatuhan.
Langkah screening dan verifikasi tidak perlu memperlambat seluruh prosedur. Bicarakan alur EDD digital Anda dengan tim Verihubs untuk melihat bagaimana screening dan verifikasi identitas masuk ke antrean analis tanpa mengubah kewajiban POJK.
